Sesi Panel 1: Sektor Publik & Pemerintahan
Judul
“Strengthening Public Trust & Fiscal Resilience: Anchoring Integrity and Ethical Governance in a Multipolar World”
Prolog
Dalam lanskap global yang semakin multipolar, penguatan kepercayaan publik dan ketahanan fiskal menjadi prasyarat utama bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Pergeseran kekuatan ekonomi dan meningkatnya fragmentasi geopolitik menuntut tata kelola yang tidak hanya efektif, tetapi juga berlandaskan integritas dan etika.
Studi dari OECD menunjukkan bahwa kepercayaan publik berkorelasi erat dengan kepatuhan pajak, efektivitas belanja, dan stabilitas makroekonomi. IMF dan World Bank menegaskan bahwa disiplin fiskal harus disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan global.
Narasumber*
- Mukhamad Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI)
- Prof. Akshanul Khaq (Anggota III BPK RI)
- Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan RI)
- Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)
Poin Pembahasan
Peran legislatif (DPR RI): Penguatan fungsi pengawasan parlemen dan legislasi dalam memastikan kebijakan fiskal yang transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap teknologi.
Peran audit negara (BPK): Penguatan kualitas audit atas pelaporan keuangan negara melalui pemanfaatan big data analytic.
Transformasi digital perbendaharaan (Menkeu): Penguatan end-to-end digital treasury, integrasi data fiskal, serta peningkatan transparansi dan efisiensi APBN.
Tata kelola pemerintahan digital (BPKP): Penerapan governance, risk, and control (GRC) berbasis teknologi untuk akuntabilitas, pencegahan fraud, serta peningkatan kualitas pengawasan.
Sesi Panel 2: Sektor Bisnis & Dunia Usaha
Judul
“Ethical Corporate Agility: Upholding Professional Integrity amidst Geopolitical Volatility and the AI Frontier”
Prolog
Di tengah lanskap global yang semakin tidak pasti, ditandai oleh volatilitas geopolitik dan akselerasi teknologi berbasis kecerdasan buatan, organisasi dituntut untuk tidak hanya gesit, tetapi juga berakar kuat pada integritas profesional. Kelincahan korporasi (corporate agility) tidak lagi sekadar kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, melainkan kemampuan untuk merespons secara cepat tanpa mengorbankan prinsip etika dan tata kelola yang baik. Dalam situasi di mana keputusan strategis harus diambil dalam kondisi informasi yang tidak sempurna dan tekanan yang tinggi, integritas menjadi kompas utama yang menjaga arah organisasi tetap selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang.
Lebih jauh, kemajuan AI membuka peluang besar sekaligus menghadirkan risiko baru, mulai dari bias algoritma hingga tantangan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, para profesional termasuk akuntan, memegang peran krusial dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tema “Ethical Corporate Agility” menegaskan bahwa keberhasilan organisasi di era disrupsi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan beradaptasi, tetapi oleh kemampuan menjaga integritas sebagai fondasi dalam setiap keputusan strategis.
Narasumber*
- Dony Oskaria (COO Danantara)
- Shinta Widjaja Kamdani (Ketua APINDO)
- Pelaku industri**
Poin Pembahasan
Peran legislatif dalam penguatan tata kelola dan kebijakan berbasis data (DPR RI) Pemanfaatan analisis geopolitik dan makroekonomi untuk mengelola portofolio investasi, mengidentifikasi risiko lintas negara, serta memastikan alokasi modal yang adaptif dan berkelanjutan.
Agilitas kepemimpinan korporasi di tengah tekanan global (Apindo) Strategi dunia usaha dalam menjaga daya saing dan ketahanan bisnis menghadapi volatilitas geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta perubahan lanskap perdagangan global, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tata kelola.
Manajemen risiko berbasis data dan teknologi (Pelaku Industri) Penguatan risk management framework melalui pemanfaatan data analytics dan AI untuk mengantisipasi risiko geopolitik, menjaga stabilitas operasional, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat korporasi.
Transformasi industri berbasis AI dan integritas bisnis berkelanjutan (Pelaku Industri) Strategi pelaku industri dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing perusahaan, dengan tetap memastikan penerapan etika bisnis, transparansi, keamanan data, dan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Sesi Panel 3: Sektor Keberlanjutan & ESG
Judul
“Integrity in the Green Frontier: Ethical Reporting and Accountability for a Sustainable Future”
Prolog
Transformasi menuju ekonomi hijau menuntut lebih dari sekadar komitmen. Transformasi ini membutuhkan integritas dalam setiap aspek pelaporan dan pengambilan keputusan. Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap transparansi ESG, tantangan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan standar, tetapi pada kredibilitas implementasinya. Risiko greenwashing dan inkonsistensi pengungkapan menjadi isu krusial yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat aliran investasi berkelanjutan. Oleh karena itu, integritas dalam pelaporan dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa transisi menuju keberlanjutan berjalan secara substansial, terukur, dan dapat dipercaya.
Dalam konteks ini, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci untuk membangun ekosistem pelaporan yang kredibel. Kejelasan peran, penguatan tata kelola, serta keseimbangan antara dorongan ekonomi dan tanggung jawab etis menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa agenda keberlanjutan tidak sekadar menjadi narasi, tetapi terwujud dalam praktik nyata.
Narasumber*
- Ignasius Jonan (Ketua ISRF IAI)
- Prof. Rachmat Pambudy (Menteri PPN/Kepala Bappenas)
- Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan RI)
- Pelaku industri**
Poin Pembahasan
Penguatan integritas dalam kerangka standar pelaporan keberlanjutan (Ketua ISRF) Peran ISRF dalam mendorong harmonisasi standar, meningkatkan kualitas pengungkapan ESG, serta memastikan konektivitas antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan.
Arah kebijakan pembangunan hijau dan integrasi ESG dalam perencanaan nasional (Bappenas) Peran Bappenas dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, ESG, dan transisi ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk penguatan kebijakan lintas sektor, indikator keberlanjutan, serta sinkronisasi antara target pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, dan kesejahteraan sosial.
Trade-offs dan implementasi keberlanjutan di sektor industri (Pelaku Industri) Perspektif pelaku industri dalam menyeimbangkan antara tuntutan keberlanjutan, efisiensi operasional, dan keterjangkauan, termasuk tantangan dalam transisi energi dan dekarbonisasi.
Implementasi keberlanjutan dan akuntabilitas ESG di tingkat korporasi (Pelaku Industri) Pengalaman dan tantangan pelaku industri dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnis, operasional, dan pelaporan perusahaan.
TALKSHOW REGIONAL & INTIMATE DINNER
Judul
“Indonesia from the Regions: Shaping the Future Together”
Prolog
Sesi ini merupakan forum kolaborasi lintas perspektif wilayah (Barat, Tengah, dan Timur) yang menegaskan bahwa kemajuan nasional bermula dari inovasi di tingkat daerah. Forum ini bertujuan menyatukan gagasan untuk membentuk masa depan Indonesia yang inklusif dan kompetitif, yang kemudian ditutup dengan sesi jejaring formal
Narasumber*
- Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta)
- Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara)
- Sherly Tjoanda Laos (Gubernur Maluku Utara)
Moderator
- Helmy Yahya
Poin Pembahasan
Daerah sebagai Engine of Growth Nasional: Bagaimana kepemimpinan di tingkat daerah mendorong inovasi, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah yang berkontribusi langsung pada daya saing Indonesia secara keseluruhan.
From Fragmentation to Integration: Mendorong sinergi lintas wilayah sebagai satu ekosistem ekonomi nasional yang terhubung, efisien, dan mampu menarik investasi berkualitas.
Investment, Trust, and Competitiveness: Peran transparansi, akuntabilitas, dan kepastian regulasi dalam membangun kepercayaan investor serta mempercepat realisasi investasi strategis di seluruh kawasan Indonesia.
Peran Profesi dalam Mendukung Transformasi Daerah: Kontribusi profesi dalam memastikan kualitas data, integritas pelaporan, serta penguatan tata kelola sebagai fondasi pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
Shaping Indonesia’s Future Together: Menegaskan bahwa masa depan Indonesia dibentuk oleh kepemimpinan yang kolaboratif, berintegritas, dan mampu mengorkestrasi potensi nasional menjadi kekuatan global.